​Hadapi Kemarau dan El Nino, Petani Bojonegoro Diimbau Tak Paksa Tanam Padi di MT 3

BOJONEGORO, Jawakini.com – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPT PSDA WS) Bengawan Solo di Bojonegoro menggelar rapat koordinasi terkait ketersediaan air waduk guna menghadapi Masa Tanam Ketiga (MT 3), Senin (29/06/2026).

​Langkah ini diambil untuk memetakan pola tanam yang ideal demi mengantisipasi dampak kemarau dan potensi fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga akhir tahun

​Berdasarkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur, pola tanam yang direkomendasikan untuk wilayah Bojonegoro pada MT 3 ini adalah tanaman polowijo dengan target luasan sekitar 16.633 hektare.

​Kasi Operasional dan Pemeliharaan (OP) UPT PSDA WS Bengawan Solo Bojonegoro, Teguh Prasetyo, mengungkapkan bahwa volume air di dua waduk utama saat ini sangat terbatas. Per 29 Juni 2026, elevasi Waduk Pacal berada di angka 112,8 meter dengan volume air 14.606.000 meter kubik m3

​”Peluang munculnya fenomena El Nino hingga akhir tahun diprediksi mencapai 50-60 persen, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026,” ujar Teguh.

​Melihat ketersediaan air yang diproyeksikan hanya berkisar 10–11 juta m3 di Waduk Pacal dan tambahan 3,5 juta m3 dari Waduk Gongseng, Teguh mengingatkan risiko besar jika petani tetap memaksakan menanam padi pada MT 3.

​”Kondisi ini sangat rentan memicu gagal panen (puso) jika masih ada yang memaksa menanam padi di MT 3. Karena itu bukan bagian dari rekomendasi kami,” tegas Teguh.

​Sebagai langkah antisipasi, Teguh menegaskan bahwa jika ada petani yang tetap bersikeras menanam padi, Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tertulis. Surat tersebut menyatakan bahwa risiko gagal panen akibat kekurangan air sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak petani, bukan UPT PSDA WS Bengawan Solo.

​Sementara itu, untuk sisa pelayanan air pada Masa Tanam Kedua (MT 2), pihak dinas menjadwalkan satu kali lagi layanan pengairan selama 10 hari yang akan dimulai pada 2 Juli 2026.

​Merespons situasi tersebut, perwakilan GHIPPA Bendung Mekuris, Sundarto, menyatakan dukungannya terhadap hasil pemetaan dan rekomendasi dari rapat koordinasi ini. Namun, ia juga meminta agar pihak UPT PSDA segera melakukan langkah konkret di lapangan.

“Kami meminta UPT PSDA segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pompanisasi di sepanjang aliran Sungai Pacal dan melakukan pendataan ulang terhadap komoditas polowijo. Ini penting agar kebutuhan air untuk MT 3 betul-betul terpenuhi dengan baik dan merata,” harap Sundarto.

​Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh jajaran Dinas PU SDA Bojonegoro, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP IV BBWS Bengawan Solo, seluruh pengurus GHIPPA di sepanjang aliran Sungai Pacal, para pengamat dan juru pengairan Daerah Irigasi (DI) Pacal, serta jajaran TNI dari Koramil Balen, Koramil Kanor, dan Koramil Sukosewu. (Red)

 

 

Penulis: BogangEditor: BG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *