BOJONEGORO,Jawakini.com – Di balik gemerlap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro yang konsisten melampaui target, tersimpan sebuah tanya besar mengenai akurasi basis data wajib pajak. Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro kini membidik kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait anomali data sektor katering yang dinilai tidak merepresentasikan realitas di lapangan.
Sorotan tajam ini muncul setelah terungkapnya fakta bahwa per 31 Maret 2026, jumlah wajib pajak (WP) katering kategori non-Organisasi Perangkat Daerah (non-OPD) yang terdata hanya berjumlah 13 subjek pajak. Angka ini dianggap sangat kontras dengan menjamurnya jasa boga di tengah masyarakat Bojonegoro.
Transparansi Menjadi Harga Mati
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa transparansi data bukan sekadar urusan administratif, melainkan benteng utama mencegah kebocoran potensi daerah. Menurutnya, meskipun pajak dari sektor OPD (pemerintah) relatif mudah diawasi melalui mekanisme Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan, sektor swasta justru menjadi “titik buta” yang mengkhawatirkan.
”Memang belum bisa dipastikan ada kebocoran pajak. Tapi jika data dari Bapenda tidak transparan, baik untuk katering OPD maupun non-OPD, bukan tidak mungkin ada celah kebocoran,” tegas Lasuri.
Ia menambahkan, meski kebijakan efisiensi anggaran tengah berjalan, aktivitas sosial dan bisnis di masyarakat yang menggunakan jasa katering tetap tinggi. Keberadaan hanya 13 WP non-OPD memicu kecurigaan adanya ketidakterdataan massal pelaku usaha yang seharusnya berkontribusi pada kas daerah.
Melampaui Target di Atas Kertas
Di sisi lain, Bapenda Bojonegoro tampak percaya diri dengan memaparkan rapor hijau realisasi pajak makanan dan minuman (mamin). Berdasarkan data resmi, capaian pajak katering dalam dua tahun terakhir selalu “over target”:
Tahun 2024: Realisasi mencapai Rp25,58 miliar dari target Rp18,48 miliar. Tahun 2025: Realisasi mencapai Rp23,73 miliar dari target Rp19,24 miliar.
Meskipun secara angka nominal terlihat memuaskan, Komisi B menilai keberhasilan melampaui target jangan sampai menabur “debu” di atas masalah mendasar, yaitu validitas data.
Menutup Celah, Bukan Sekadar Mengejar Angka
Kesenjangan antara jumlah restoran (165 WP) dengan katering swasta (13 WP) menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bapenda. Legislator menekankan bahwa optimalisasi pendapatan tidak hanya diukur dari tercapainya target yang mungkin dipatok terlalu rendah, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menjaring seluruh potensi yang ada secara adil dan merata.
Kini, bola panas ada di tangan Bapenda. Publik menunggu keberanian instansi ini untuk melakukan validasi ulang dan membuka data secara transparan guna memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun hak daerah yang menguap di sela-sela birokrasi.(BG)
