BOJONEGORO,Jawakini.com – Program Gayatri yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sebagai solusi ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga, kini justru berbalik menjadi momok menakutkan bagi para penerima manfaat. Alih-alih mandiri, warga kini tercekik setelah subsidi pakan dari pemerintah resmi distop.
Kebijakan yang dinilai “setengah hati” ini memicu gelombang keluhan dari bawah. Skema program yang tidak matang dituding menjadi penyebab utama para peternak ayam Gayatri kini berada di ujung tanduk.
“Ngeri, Program Ini Bisa Berakhir Tragis!”
Jeritan salah satu penerima manfaat berinisial S, warga Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi potret nyata karut-marutnya dampak pasca-subsidi. Ia mengaku kini kebingungan menghadapi realitas pasar yang timpang,harga pakan melambung tinggi, sementara harga jual telur Gayatri justru anjlok drastis. Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dibanding masa-masa awal program.
”Ngeri kalau terus seperti sekarang keadaannya, Gayatri bisa berakhir,” keluh S dengan nada frustrasi (Senin, 29/06/2026).
Padahal, pada April 2026 lalu, ia masih mampu memproduksi total 1.392 butir telur dengan rata-rata harian berkisar 2,5 hingga 3 kilogram kurang sedikit. Dengan biaya pakan harian sekitar Rp 40.000 – Rp 45.000, program ini awalnya sempat disyukuri.
Namun, kegembiraan itu berumur pendek. S mengkritik keras kedangkalan perencanaan Pemkab Bojonegoro yang terkesan lepas tangan begitu subsidi pakan habis, tanpa ada mitigasi risiko saat terjadi guncangan pasar.
“Mestinya harus ada antisipasi kalau pakan naik. Bukan hanya memberi tanpa memikirkan apabila suatu saat ada lonjakan harga pakan seperti sekarang ini!” tegasnya berapi-api.
Kebijakan Asal Jalan, Penyuluh Bingung, Peternak Merugi
Kondisi di lapangan ternyata jauh lebih memprihatinkan. Pengamat Kebijakan Publik Bojonegoro, Sugeng Handoyo, membongkar fakta bahwa para petugas penyuluh lapangan pun sebenarnya sudah kehabisan akal mendampingi warga.
Menurut Sugeng, para penyuluh terjebak dalam dilema yang dilematis saat melakukan kunjungan ke peternak.
”Para penyuluh menyarankan agar penerima Gayatri untuk bertahan. Namun ini seperti buah simalakama; meneruskannya jelas merugi, tapi kalau dihentikan khawatir ayamnya mati. Akhirnya, para penerima memberi pakan sebisanya, yang penting ayamnya masih hidup,” ungkap Sugeng gamblang.
Ia menilai, pembiaran ini memperlihatkan bahwa program Gayatri tidak dirancang dengan analisis keberlanjutan (sustainability) yang matang, melainkan sekadar proyek bagi-bagi bantuan tanpa pendampingan ekonomi makro.
DPRD dan Pemkab Tetap Lanjutkan Program
Anehnya, meski di tingkat akar rumput program ini sudah megap-megap dan mencekik warga, Pemkab Bojonegoro bersama DPRD Bojonegoro dikabarkan tetap ngotot untuk melanjutkan program Gayatri ke depan.
Sikap ini memicu pertanyaan besar di kalangan publik. Apakah kelanjutan program ini benar-benar demi kesejahteraan rakyat, atau sekadar memaksakan penyerapan anggaran semata?
Meskipun Pemkab berdalih kelanjutan program akan disertai dengan “pertimbangan, koreksi, dan evaluasi menyeluruh untuk menemukan formula tepat,” publik terlanjur skeptis. Selama Pemkab tidak mampu mengontrol harga pakan atau menjamin stabilitas harga telur di pasaran, formula apa pun dinilai hanya akan menjadi kosmetik politik belaka di atas penderitaan para peternak. (Bg)
