BOJONEGORO,Jawakini.com – Menanggapi derasnya sorotan publik terkait dugaan stagnansi proyek jembatan di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas, pihak Pemerintah Desa akhirnya angkat bicara. Melalui klarifikasi resmi, terungkap bahwa situasi di lapangan bukanlah bentuk pembiaran, melainkan dampak dari anomali cuaca yang memaksa tim teknis melakukan kalkulasi ulang demi keselamatan konstruksi.
Kepala Desa Semenpinggir, Joko Farianto, S.H., mengakui adanya deviasi atau keterlambatan dalam linimasa pengerjaan. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan infrastruktur jangka panjang jauh lebih krusial daripada sekadar mengejar seremoni penyelesaian yang terburu-buru.
Anomali Cuaca Sebagai Faktor Utama
Menurut Joko, hambatan utama yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah kondisi alam yang tidak dapat diprediksi. Tingginya intensitas cuaca ekstrem di wilayah tersebut disinyalir menjadi penghambat utama pengerjaan struktur bawah jembatan yang bersentuhan langsung dengan debit air.
”Untuk proyek jembatan itu memang ada keterlambatan. Tetapi perlu dipahami, ini disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu. Kami sangat berhati-hati,” tegas Joko Farianto saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).
Keseriusan Pemdes dalam menangani kendala ini dibuktikan dengan langkah administratif yang proaktif. Pihak desa diketahui telah melayangkan surat resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro guna mendapatkan data akurat mengenai prakiraan cuaca. Langkah ini diambil sebagai dasar ilmiah untuk menentukan kapan pengerjaan berat dapat dilanjutkan kembali tanpa risiko teknis.
Transparansi Administratif ke Dinas Terkait
Membantah isu miring mengenai lemahnya pengawasan dan tata kelola anggaran, Joko menyatakan bahwa setiap jengkal progres dan hambatan telah dilaporkan secara periodik kepada instansi vertikal yang berwenang.
”Kami tidak diam. Kami secara rutin melaporkan kegiatan pengerjaan proyek ini ke Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, serta ke pihak Inspektorat. Semua progres pembangunan jembatan terpantau oleh sistem pengawasan daerah,” tambah Joko.
Langkah pelaporan ini menunjukkan bahwa Pemdes Semenpinggir tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Keterlibatan Inspektorat dan Dinas PU Bina Marga diharapkan dapat memberikan supervisi agar jembatan senilai Rp3,1 miliar tersebut tetap memenuhi standar kualitas meskipun dihantam kendala alam.
Komitmen Terhadap Kualitas
Pihak Pemerintah Desa meminta masyarakat untuk tetap tenang dan objektif dalam melihat dinamika pembangunan di lapangan. Keterlambatan ini diklaim sebagai bentuk tanggung jawab moral agar anggaran BKKD yang digunakan menghasilkan infrastruktur yang kokoh, bukan bangunan yang rapuh akibat dipaksakan di tengah cuaca buruk.
Kini, masyarakat menanti realisasi dari komitmen tersebut. Dengan koordinasi intensif bersama BPBD dan pengawasan ketat dari Inspektorat, proyek jembatan Semenpinggir diharapkan segera memasuki fase percepatan begitu kondisi alam memungkinkan. (Red/Jawakini)
