BOJONEGORO,Jawakini.com – Inisiatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro melalui program B’FOS (Bojonegoro Farm on the Street) kini tengah menjadi pusat perhatian. Di satu sisi, pemerintah daerah melihatnya sebagai terobosan strategis untuk mendekatkan petani dengan konsumen, namun di sisi lain, kegiatan ini justru memicu kritik pedas mengenai kedaulatan pasar petani lokal.
Antara Etalase Prestasi dan Keterbatasan Stok
Bertempat di Jalan Mas Tumapel setiap dua pekan sekali, B’FOS melibatkan tiga kecamatan secara bergiliran—seperti Dander, Kepohbaru, dan Trucuk pada Minggu (3/5/2026). Kepala DKPP, Zaenal Fanani, menjelaskan bahwa penjadwalan ini terpaksa dilakukan karena stok produk pertanian asli Bojonegoro yang masih sangat terbatas.
Namun, keterbatasan ini justru ditangkap sebagai sinyal negatif oleh LSM Angling Dharma. Ketua LSM, M. Nasir, menilai ketidakmampuan pemerintah menyediakan stok yang konsisten setiap waktu adalah cermin lemahnya tata kelola produksi dari hulu ke hilir.
“Kalau hanya bisa bergiliran karena stok terbatas, berarti ada masalah besar. Ini bukan soal jadwal, tapi soal sistem yang belum solid,” tegas Nasir.
Omzet Mikro di Tengah Ambisi Lumbung Pangan
Pemerintah mengapresiasi capaian omzet rata-rata sebesar Rp3 juta per kegiatan sebagai indikator positif minat masyarakat. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menambahkan bahwa ini adalah bentuk edukasi agar petani tidak hanya pandai menanam, tetapi juga lincah mencari pasar di hilir.
Sebaliknya, angka Rp3 juta tersebut dianggap “kecil” oleh pengamat. Nasir berpendapat bahwa mengarahkan petani untuk berjualan di trotoar CFD bukanlah solusi struktural. Ia menilai hal tersebut justru membebani petani dengan tugas distribusi yang seharusnya dijamin oleh infrastruktur pemerintah.
“Jangan bebankan petani untuk cari pasar sendiri. Pemerintah seharusnya menjamin penyerapan hasil panen dan stabilitas harga, bukan memberi panggung sesaat,” tambahnya.
Teknologi vs Implementasi Lapangan
Di tengah riuhnya transaksi, DKPP juga menyisipkan sosialisasi teknologi seperti padi Gamagora dan penggunaan Biosaka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal.
Meski demikian, kritik tetap mengalir deras. Selama petani masih harus bergantung pada keramaian akhir pekan untuk menyambung napas ekonomi, klaim Bojonegoro sebagai lumbung pangan utama Jawa Timur dianggap masih jauh dari kenyataan yang ideal.
B’FOS kini berada di persimpangan jalan: apakah ia akan tumbuh menjadi embrio pasar tani yang berkelanjutan, atau tetap menjadi sekadar agenda rutin dua mingguan yang menutupi lubang besar dalam sistem distribusi pertanian Bojonegoro?(red)
