BOJONEGORO,Jawakini.com – Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang diagung-agungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai jantung penguatan infrastruktur, kini justru menjadi luka borok yang terbuka di hadapan publik. Desa Mori, Kecamatan Trucuk, menjadi episentrum skandal ini, di mana proyek BKKD diduga kuat telah mencederai amanat rakyat dan menyengsarakan warga.
Alih-alih menikmati pembangunan, warga Desa Mori harus menanggung derita akibat kecerobohan dan ketidakpedulian Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menyediakan akses alternatif. Jalan pengganti selama pengerjaan proyek disebut-sebut tidak layak dan menyerupai jebakan lumpur.
Seorang warga, yang hanya ingin dikenal sebagai Karso, menyampaikan keluhannya dengan nada penuh amarah. “Anak saya jatuh saat mau sekolah! Jalan becek dan licin, Pemdes tidak punya hati untuk memperbaikinya,” cetusnya, Jumat (21/11/2025). Kondisi ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan dan aktivitas harian masyarakat.
Dugaan skandal korupsi mencuat seiring temuan warga di lapangan mengenai proyek pembangunan jalan rigid. Warga menyoroti kejanggalan fatal pada volume material, khususnya tulangan besi stros yang diduga telah dikurangi secara masif.
Seorang narasumber yang enggan diungkap identitasnya membeberkan hasil ukurannya: panjang besi stros hanya sekitar 90 cm.
“Di tempat lain, tulangan besi stros itu panjangnya 130-150 cm, dengan ketebalan material dasar (beskos dan pedel) mencapai 10-15 cm! Ini jelas ada potongan (sunatan) anggaran yang merugikan kualitas dan usia proyek!” tegasnya.
Jika tuduhan ini benar, maka program BKKD bukan lagi alat pembangunan, melainkan sarana bancakan uang rakyat yang menguntungkan segelintir oknum.
Krisis kepercayaan publik memuncak ketika rencana Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh Camat Trucuk ternyata hanyalah omongan lewat telepon saja. Janji sidak yang tak pernah terealisasi ini menguatkan kecurigaan publik adanya konspirasi kotor dan bekingan antara Pejabat Kecamatan dan Pemdes Mori.
“Apakah Camat sengaja menutup mata? Atau justru terlibat dalam skema patgulipat ini? Publik menuntut jawaban!” seru salah satu tokoh masyarakat.
Warga Bojonegoro kini mendesak Inspektorat untuk segera mengambil langkah drastis audit Total dan Tuntas terhadap pekerjaan BKKD di Desa Mori.
Pemkab Bojonegoro harus bertindak cepat dan tanpa kompromi. Program BKKD yang dibiayai oleh uang rakyat tidak boleh menjadi ladang korupsi. Jika terbukti ada penyelewengan, oknum Pemdes Mori dan pihak-pihak yang bermain mata harus diseret ke meja hukum. Kesejahteraan rakyat adalah prioritas, bukan keuntungan pribadi(Red)
