BOJONEGORO,Jawakini.com – Di balik deretan truk yang terparkir membisu di garasi-garasi warga, tersimpan sebuah kegelisahan yang nyaring. Dalam dua bulan terakhir, pemandangan SPBU di Bojonegoro mulai seragam: bukan antrean kendaraan yang mengular, melainkan papan pengumuman bertuliskan “Dalam Pengiriman” yang menyambut para pengemudi.
Kelangkaan solar subsidi ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan sebuah sinyal merah bagi para pengais rezeki di jalanan.
Angka yang Melampaui Realita
PT Pertamina Patra Niaga akhirnya buka suara. Alih-alih memberikan solusi instan, mereka memaparkan fakta pahit: konsumsi solar di Bojonegoro telah melampaui batas alokasi yang ditetapkan. Fenomena over kuota ini terjadi secara beruntun pada Maret dan April 2026.
”Sebagai informasi, untuk Bojonegoro sudah over kuota baik Maret maupun April,” ungkap Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations, dan CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, melalui pesan singkat, Minggu (26/4).
Secara administratif, data tersebut mungkin menjelaskan mengapa pasokan tersendat. Namun bagi mereka yang hidup dari putaran roda truk, angka-angka statistik tersebut terasa sangat dingin dan tidak memihak.
Suara dari Aspal yang Berdebu
Bagi Setiawan, seorang sopir asal Kecamatan Kapas, istilah “over kuota” tidak bisa mengisi tangki bahan bakarnya yang kering. Ia telah menghabiskan waktu dan tenaga menyisir SPBU mulai dari Kalianyar, Veteran, hingga Sawunggaling. Hasilnya nihil.
”Saya butuh solar untuk bekerja tiap hari, tapi tulisannya selalu ‘dalam pengiriman’,” keluhnya dengan nada getir.
Senada dengan Setiawan, Roni (33) merasakan tekanan yang lebih personal. Baginya, menghilangnya solar subsidi adalah ancaman langsung terhadap dapurnya. Di saat ia dituntut untuk produktif, kenyataan di lapangan justru memaksanya untuk memarkir truk.
”Bos saya sudah marah-marah karena truk malah mangkrak. Saya paham ada pembatasan, tapi ini solar malah menghilang. Kalau sudah begini, bagaimana kami bekerja?” cetus Roni.
Manajemen atau Estimasi?
Kondisi ini menyisakan pertanyaan besar bagi publik. Jika Bojonegoro terus-menerus mengalami over kuota, apakah estimasi kebutuhan yang disusun pemerintah sudah tidak relevan dengan denyut ekonomi di lapangan? Ataukah sistem pengawasan distribusi yang masih memiliki celah?
Masyarakat kini hanya bisa menunggu. Menunggu kebijakan yang lebih dari sekadar penjelasan data, melainkan tindakan nyata agar solar kembali mengalir di urat nadi ekonomi Bojonegoro. Sebelum truk-truk yang “mangkrak” berubah menjadi tumpukan kerugian yang lebih besar bagi rakyat kecil.(bg)
