BOJONEGORO,jawakini.com – Menteri Sosial Republik Indonesia, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (21/01/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan penguatan data sosial ekonomi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Satu Data Tunggal Nasional (DTSEN)
Dala arahannya, Mensos menegaskan bahwa keakuratan data adalah fondasi utama keberhasilan penyaluran bantuan sosial (bansos). Sesuai instruksi Presiden, pemerintah kini memberlakukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tidak ada lagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Semua tunggal di BPS. DTSEN memuat perengkingan dari desil 1 hingga desil 10 untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran,” ujar Saifullah Yusuf.
Mekanisme Pemutakhiran Dinamis
Gus Ipul menjelaskan bahwa data dalam DTSEN tidak bersifat statis, melainkan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Hal ini dilakukan untuk menangkap dinamika sosial di masyarakat, seperti warga yang meninggal dunia, pindah domisili, hingga perubahan status ekonomi (naik atau turun kelas).
“Bisa jadi di triwulan pertama seseorang menerima bantuan, namun di triwulan kedua tidak lagi karena adanya pemutakhiran. Kita ingin data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tambahnya.
Sinergi Pusat, Daerah, dan Partisipasi Publik
Mensos menekankan pentingnya peran strategis Gubernur, Bupati, hingga Kepala Desa dalam mengawal akurasi data. Selain jalur birokrasi, masyarakat dan insan pers juga diajak aktif memberikan koreksi melalui saluran pengaduan yang telah disediakan, seperti:
Aplikasi Cek Bansos
Call Center dan WhatsApp Center resmi Kemensos
Musyawarah Desa (Musdes) atau Kelurahan
Komitmen Pemkab Bojonegoro dan Program Unggulan
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyambut baik kebijakan satu data tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah beralih menggunakan basis data DTSEN dari yang sebelumnya menggunakan Damisda.dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahono juga memaparkan dua langkah strategis daerah:
- Program Gayatri: Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu memberikan penghasilan harian sebesar Rp20.000 hingga Rp30.000 bagi warga.
- Labelisasi Keluarga Miskin: Penempelan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat sebagai upaya transparansi dan validasi data di tingkat akar rumput.
“Dengan program Gayatri, kami berharap warga memiliki kemandirian ekonomi. Separuh penghasilan untuk kebutuhan pangan, separuhnya lagi bisa ditabung,” pungkas Bupati Wahono.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan perlindungan sosial yang transparan, akurat, dan tepat sasaran di wilayah Bojonegoro.(Red)
