Foto: dok (ist)
BOJONEGORO, Jawakini.com – Sektor pertanian terbukti menjadi tulang punggung yang kokoh bagi perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Di tengah kontraksi mendalam pada sektor pertambangan akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi (migas), sektor pertanian justru tumbuh melesat dan menyelamatkan Bojonegoro dari zona pertumbuhan ekonomi minus pada triwulan pertama tahun 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Membaca Bojonegoro dalam Angka” yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro, Senin (8/6/2026). Diskusi ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro Syawaluddin Siregar, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta awak media.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro secara year-on-year (y-on-y) pada triwulan I-2026 ini tumbuh sebesar 0,02 persen. Meskipun angka tersebut terlihat kecil, tren ini dinilai jauh lebih positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sempat terpuruk di angka -3,49 persen.
”Meski sektor pertambangan turun (y-on-y) di angka -8,78 persen, tapi ada pertumbuhan yang sangat baik dari sektor pertanian yang naik signifikan di angka 11,38 persen,” ungkap Nurul Azizah.
Menurut Nurul, capaian ini menunjukkan bahwa program-program andalan Pemkab Bojonegoro yang menyasar sektor non-migas—khususnya pertanian, kesehatan, dan pendidikan—mulai memberikan dampak linier dan mampu menjadi penyeimbang fluktuasi di sektor hulu migas.
Lebih lanjut, Nurul memaparkan peta keterbandingan wilayah di bawah payung Gerbangkertosusila Plus (G+). Dari sembilan wilayah yang ada, Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai penyumbang perekonomian terbesar ke-9 dengan kontribusi sebesar 3,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Senada dengan Wakil Bupati, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan PDRB Bojonegoro saat ini masih berada di jalur positif berkat moncernya kinerja sektor pertanian.
Syawaluddin memaparkan, struktur ekonomi Bojonegoro sejatinya masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, di mana 46 persen PDRB ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, ketika lifting migas merosot, dampaknya langsung memicu kontraksi pada angka makro ekonomi daerah.
”Meskipun lifting minyak turun sehingga pertumbuhan sektor pertambangan minus 8,78 persen, ekonomi kita tidak sampai ikut minus. Ketika pertanian tumbuh tinggi (11,38 persen), itulah yang mendorong dan menopang pertumbuhan ekonomi kita tetap bertahan di angka positif,” tegas Syawaluddin.
Pihak BPS melihat fenomena di tahun 2026 ini sebagai peluang baru sekaligus refleksi penting bagi kebijakan ekonomi daerah ke depan. Kondisi ini membuktikan bahwa Bojonegoro memiliki daya tahan ekonomi yang baik di luar ketergantungan pada sektor migas.
Syawaluddin pun menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara inklusif di masa mendatang.
”Artinya, semua sektor harus terbuka bagi semua orang secara merata. Sektor pertanian terbukti masih menjadi tulang punggung perekonomian riil masyarakat Bojonegoro yang menyerap banyak tenaga kerja, berbeda dengan sektor pertambangan yang padat modal,” pungkasnya.
Selain pertambangan dan pertanian, BPS mencatat PDRB Bojonegoro juga ditentukan oleh dinamika sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, akomodasi makanan-minuman, administrasi pemerintahan, rekreasi, hingga jasa pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, sektor pengadaan air, listrik, dan gas dinilai masih memerlukan stimulus ekonomi lebih lanjut. (BG/Red)
