BOJONEGORO, Jawakini.com – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) memberikan klarifikasi resmi terkait berkembangnya pandangan di masyarakat mengenai minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah operasional migas Blok Cepu.
Manajemen menegaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada fase operasi saat ini memang jauh berbeda dengan fase konstruksi masa lalu yang sempat menyerap tenaga kerja dalam jumlah massal.
External Engagement & Socioeconomic Manager EMCL, Tezhart Elvandiar, menjelaskan bahwa industri minyak dan gas (migas) memiliki karakteristik khusus yang mengandalkan investasi modal besar (capital intensive), teknologi tinggi, serta tenaga kerja berkeahlian khusus.
Menurut Tezhart, pada fase konstruksi proyek, kebutuhan tenaga kerja memang cenderung lebih banyak karena melibatkan berbagai pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, begitu memasuki fase operasi seperti sekarang, fokus kebutuhan bergeser ke bidang-bidang yang membutuhkan kompetensi dan sertifikasi spesifik demi faktor keselamatan.
“Kami memahami adanya dinamika di masyarakat terkait kebutuhan tenaga kerja, khususnya pada fase operasi saat ini yang memang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan fase konstruksi di mana kebutuhan tenaga kerja cenderung lebih tinggi,” ujar Tezhart dalam keterangan resminya.
Ia juga menambahkan, untuk memastikan transparansi, proses penyerapan tenaga kerja yang dilakukan EMCL selama ini selalu dikoordinasikan dengan pemerintah desa setempat. Langkah ini diambil agar informasi mengenai lowongan atau kebutuhan tenaga kerja dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat di sekitar wilayah ring utama operasi.
Selain melalui kesempatan kerja langsung yang jumlahnya terbatas, EMCL mengklaim terus berupaya menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Program-program ini dirancang untuk memicu kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di luar sektor migas.
Lebih lanjut, Tezhart menekankan bahwa kontribusi industri hulu migas terhadap daerah tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang terserap langsung di dalam pagar pembatas proyek.
Sektor migas memberikan multiplier effect (dampak berganda) yang signifikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, yang menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro untuk mendanai pembangunan.
”Dana tersebut telah menjadi bagian penting dalam pembiayaan berbagai program pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terah Tezhart.
EMCL meyakini bahwa manfaat industri migas ini dirasakan secara luas melalui berbagai jalur, baik dari sirkulasi ekonomi lokal, program pemberdayaan, maupun percepatan pembangunan daerah yang didanai dari penerimaan negara sektor migas.
“Kami percaya bahwa kontribusi ini memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan, tidak hanya melalui kesempatan kerja langsung, tetapi juga melalui penguatan ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (Agus/Red)
