BOJONEGORO, Jawakini.com – Gelombang kekhawatiran atas keberlanjutan roda ekonomi arus bawah memuncak di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Senin (22/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Relawan Satuan Pelayanan Pemakan Bergizi Gratis (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai, menuntut kejelasan nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terancam dihentikan.
Di tengah riuhnya massa, tampak barisan relawan SPPG Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan. Mereka hadir bukan sekadar untuk bersuara, melainkan membawa jeritan kecemasan dari pelosok desa yang selama ini ekonominya berdenyut berkat program nasional tersebut.
Bagi masyarakat bawah, Program MBG bukan sekadar kebijakan di atas kertas atau urusan bagi-bagi makanan gratis. Program ini telah menjelma menjadi ekosistem ekonomi mikro yang menghidupkan jalur distribusi pangan lokal, mulai dari petani, pedagang sayur, peternak, hingga pelaku UMKM kemasan.
Koordinator SPPG Desa Ngorogunung, Safii, menegaskan bahwa wacana penghentian program ini merupakan pukulan telak bagi perekonomian desa yang baru saja merangkak naik.
”Kami berharap sangat MBG bisa dilanjutkan. Lewat program ini, UMKM terus bisa mendistribusikan bahan pokok semua. Relawan juga sangat membutuhkan pekerjaan,” ujar Safii di sela-sela aksi.
Kritik keras terhadap rencana penghentian program ini didasarkan pada realita lapangan yang menakutkan,potensi hilangnya lapangan pekerjaan secara masif dalam semalam. Safii mengungkapkan, di wilayahnya saja, ada puluhan nyawa dan keluarga yang menggantungkan hidup langsung dari program ini.
”Karyawan kami ada 59 orang. Kalau ditutup, terus bagaimana nasib mereka?” ungkap Safii dengan nada getir yang tak bisa disembunyikan.
Jika program ini benar-benar dipenggal secara permanen, efek domino berupa penurunan omzet UMKM hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di tingkat desa dipastikan tidak akan terhindarkan. Kebijakan penghentian ini dinilai tidak berpihak pada asas kesejahteraan masyarakat kecil yang sedang berjuang mandiri.
Setelah sempat tertahan, perwakilan massa aksi akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Di hadapan para wakil rakyat, para relawan mendesak agar aspirasi ini tidak sekadar ditampung, melainkan dikawal ketat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Pihak legislatif berjanji akan segera meneruskan tuntutan ini ke instansi terkait dan pusat, dengan harapan skema keberlangsungan program MBG dapat dikaji ulang.
Masyarakat kini menunggu, apakah suara dari relawan SPPG se Kab Bojonegoro ini akan membuahkan hasil, ataukah kebijakan sepihak akan tetap berjalan dan mengorbankan piring nasi puluhan pekerja lokal.(Red)
