BOJONEGORO,Jawakini.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro tegas membantah tuduhan yang menyebut pejabatnya tidak kooperatif atau menghindar dari konfirmasi media. DPKPCK menegaskan bahwa seluruh pengelolaan informasi publik dan program pembangunan daerah dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, terukur, serta penuh tanggung jawab.
Kepala DPKPCK Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, S.T., M.T., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah alergi terhadap kritik maupun konfirmasi pers. Namun, ia mengingatkan agar dinamika komunikasi publik tidak digiring menjadi opini seolah-olah instansinya tertutup.
”Kami tidak pernah melarikan diri dari kewajiban keterbukaan informasi publik. Setiap kegiatan anggaran, termasuk pengerjaan infrastruktur drainase, memiliki mekanisme pertanggungjawaban teknis dan administratif yang baku. Konfirmasi wartawan harus direspons dengan data faktual yang telah terverifikasi di lapangan, bukan dengan asumsi atau tanggapan mentah yang asal cepat,” tegas Satito Hadi, S.T., M.T.(6/7/2026)
Ia menambahkan, kesibukan jajaran dinas di lapangan—mulai dari proses pengawasan teknis proyek hingga rapat evaluasi anggaran—merupakan prioritas kerja yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja demi merespons komunikasi personal secara serentak.
Terkait isu teknis komunikasi yang terhambat, pihak DPKPCK meminta semua pihak untuk bertindak profesional dan memanfaatkan saluran resmi kedinasan. Pengelolaan anggaran negara dipastikan terbuka sesuai koridor regulasi, sehingga narasi yang menyudutkan tanpa memahami mekanisme verifikasi internal di pemerintahan sangat tidak beralasan.
DPKPCK berkomitmen untuk terus menjalankan seluruh program pembangunan secara transparan, akuntabel, dan siap memberikan penjelasan resmi sesuai prosedur hukum serta perundang-undangan yang berlaku.(Bg/Jwk)
