BOJONEGORO,Jawakini.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat di daerah, termasuk para mitra pengelola di tingkat desa.
Salah satu dukungan kuat datang dari Yuanita Puspita Sari, selaku mitra pengelola dari Plesungan 2, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam sebuah aksi damai, Yuanita menegaskan agar program MBG ini tidak dihentikan dan harus tetap dilanjutkan demi masa depan generasi penerus bangsa.
”Aksi damai kita hari ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita. Hidup MBG! Kami di sini menuntut untuk ditangkap koruptornya, benahi programnya, dan lanjutkan MBG,” ujar Yuanita saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Menanggapi berbagai isu dan kendala yang belakangan ini beredar terkait pelaksanaan program makan bergizi di lapangan, Yuanita menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan evaluasi total.
Menurutnya, jika ditemukan adanya kejanggalan atau penyelewengan, pemerintah harus menindak tegas oknum yang terlibat tanpa harus mengorbankan programnya.
”Kami mendukung adanya evaluasi. Programnya harus diperbaiki, SDM-nya, dan juga sistemnya. Tetapi MBG sendiri harus tetap berjalan,”
Bagi Yuanita dan para pengelola di tingkat bawah, program ini memiliki esensi yang sangat vital bagi tumbuh kembang anak-anak sekolah. Ia menilai keberlanjutan program ini adalah modal utama menuju visi besar nasional.
“MBG harus lanjut demi anak bangsa, menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya dengan penuh optimisme.
Sebagai informasi, unit pengelola di wilayah Plesungan 2, Kecamatan Kapas ini sendiri telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Tergantung pada kapasitas porsi memasak, satu titik pelayanan bahkan bisa mempekerjakan hingga lebih dari 40 orang pekerja lokal guna memenuhi kuota yang telah ditentukan untuk wilayah tersebut.
Melalui aksi ini, para pengelola di tingkat bawah berharap agar pemerintah pusat terus berkomitmen mendampingi dan memperbaiki tata kelola program MBG. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak sekolah dapat berjalan optimal tanpa adanya hambatan teknis maupun penyelewengan di lapangan.(BG)
