BOJONEGORO,Jawakini.com – Sebuah langkah krusial bagi masa depan arah kebijakan ekonomi daerah tengah dimulai. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro secara resmi mengawal jalannya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini diawali dengan pendataan langsung ke kediaman dinas Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada Jumat (19/06/2026) siang.
Kehadiran tim BPS ini bukan sekadar rutinitas birokrasi 10 tahunan, melainkan sebuah instrumen penting untuk memotret realitas ekonomi masyarakat secara riil dan makro.
Dalam proses pendataan door-to-door tersebut, Wabup Nurul Azizah menyambut hangat para petugas dan menegaskan poin krusial yang kerap memicu skeptisisme di tengah masyarakat: keamanan data.
Wabup secara tegas menggarisbawahi bahwa partisipasi dalam sensus ini dilindungi penuh oleh regulasi, sehingga masyarakat tidak perlu menaruh curiga atau menutup diri.
”Masyarakat Bojonegoro, ayo laksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus. Pertanyaan dari petugas dijawab dengan fakta riil apa yang dilakukan agar kita tahu secara makro berapa pertumbuhan ekonomi masyarakat Bojonegoro,” tegas Nurul Azizah.
Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang dihimpun oleh BPS dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan mutlak tidak akan diintegrasikan untuk kepentingan penarikan perpajakan. Poin ini menjadi penegasan penting agar tidak ada lagi dinding pembatas antara masyarakat dan petugas di lapangan.
Guna mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk tindakan kriminal, BPS Bojonegoro telah membekali para mitra statistik mereka dengan sistem identifikasi yang ketat dan modern.
Masyarakat diimbau untuk tetap kritis namun kooperatif dengan memastikan atribut resmi petugas sebelum menerima mereka, yang meliputi:
- Seragam Rompi Khusus: Atribut wajib Sensus Ekonomi 2026.
- Tanda Pengenal Ber-QR Code: Dapat dipindai langsung dengan gawai untuk memvalidasi keaslian identitas petugas.
- Surat Tugas Resmi: Diterbitkan langsung oleh BPS Kabupaten Bojonegoro.
Proses wawancara sendiri kini beralih sepenuhnya ke ranah digital melalui metode berbasis aplikasi gawai, yang dirancang untuk mempercepat pengolahan data serta meminimalisasi kesalahan input.
Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus ini adalah pertaruhan besar bagi validitas arah pembangunan Bojonegoro ke depan. Suksesnya agenda nasional ini berada di tangan keterbukaan warganya sendiri. Menyembunyikan fakta ekonomi saat diwawancarai sama saja dengan mengaburkan potret kesejahteraan daerah yang sesungguhnya. (Red)
