Bojonegoro,jawakini.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bojonegoro kini diselimuti kontroversi karena adanya dugaan persaingan bisnis dan politik dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, persaingan keras untuk mendapatkan wilayah pelayanan SPPG dan dugaan keterlibatan politikus dalam proses rekrutmen tenaga ahli gizi nasional menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan integritas program ini.
Bojonegoro menjadi salah satu daerah paling progresif menyiapkan diri. Secara ideal, program ini bukan hanya upaya sosial, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Namun, di lapangan, euforia ekonomi itu berubah menjadi arena perebutan pengaruh dan keuntungan.
“Banyak politikus ingin ikut mendirikan dapur. Tapi kuota SPPG terbatas, jadi terjadi persaingan keras untuk dapat wilayah pelayanan,” ujar salah satu pengelola dapur yang enggan disebutkan namanya, Selasa (7/10/2025).
Ia mengungkap, ada upaya sistematis dari pihak tertentu untuk menguasai distribusi dan pengelolaan dapur di sejumlah kecamatan.
“Bahkan ada ancaman halus dari politisi lokal. Katanya, kuota dapurnya harus terpenuhi dulu, baru yang lain boleh jalan,” ujarnya lirih.
Tidak hanya itu saja Keterlibatan Politik dalam Rekrutmen Tenaga Ahli Gizi Proses rekrutmen tenaga ahli gizi nasional diduga tidak luput dari permainan elit politik, dengan kualitas dan profesionalitas sering dikesampingkan demi loyalitas dan keuntungan bagi pihak tertentu.
Ada juga Penolakan Tenaga Ahli Gizi Diaspora Beberapa profesional ahli gizi diaspora yang ingin pulang mengabdi disebut-sebut ditolak dengan alasan teknis seperti usia yang tidak sesuai, meskipun kebutuhan tenaga ahli gizi sangat mendesak.
Pengamat kebijakan publik Puguh AW menilai bahwa” fenomena ini mencerminkan lemahnya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan program nasional. Ia menekankan bahwa SPPG seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan ladang transaksi politik.
Kini, masyarakat menanti langkah tegas dari Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program MBG di Bojonegoro dan di seluruh Indonesia, dijalankan secara adil, profesional, dan berkeadilan sosial.Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri telah menganggarkan Rp 99 miliar untuk mendukung program ini pada tahun 2025.(Red)
