BOJONEGORO,Jawakini.com — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, melalui Badan Anggaran (Banggar), melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Peringatan ini terkait risiko tinggi gagal bayar dan menurunnya kualitas pekerjaan akibat euforia percepatan serapan anggaran.
Sorotan Kritis Banggar Terhadap Risiko Keuangan
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, yang juga anggota Banggar DPRD, meminta Pemkab untuk mewaspadai potensi beban keuangan berlebihan. Menurutnya, percepatan simultan banyak paket pekerjaan berisiko tidak didukung oleh kesiapan administrasi dan kelancaran pencairan anggaran yang memadai.
“Kami mengingatkan Pemkab agar tidak terjebak. Realisasi tinggi tidak boleh dibayar dengan menurunnya kualitas pekerjaan. Bojonegoro harus terhindar dari sisa bayar, proyek bermasalah, dan pekerjaan asal jadi,” tegas mas Pri sapaan akrabnya.(1/12/2025)
Peringatan ini muncul di tengah target ambisius Pemkab Bojonegoro untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar 84 persen, atau sekitar Rp6,5 triliun dari total APBD Rp7,8 triliun.
Manfaat Nyata di Atas Angka Laporan
Banggar DPRD menekankan bahwa realisasi anggaran harus dilakukan dengan presisi dan pengendalian kualitas yang ketat. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran publik memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi angka dalam laporan.
“Kami tidak ingin serapan yang tinggi justru menciptakan warisan berupa utang atau proyek mangkrak,” tambah Ahmad supriyanto, menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Supriyanto memastikan bahwa fungsi kontrol legislatif akan dijalankan secara intensif sebagai penyeimbang, di mana dukungan politik harus disertai dengan pengawasan ketat dan kritik yang membangun. Publik kini menaruh harapan besar agar Pemkab mampu menyeimbangkan target serapan anggaran dengan kehati-hatian guna menghindari persoalan keuangan dan kualitas di akhir tahun anggaran.
Dengan adanya desakan kritis dari legislatif ini, Pemkab Bojonegoro dituntut untuk menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme di sisa tahun anggaran. Harapan publik kini tertuju pada kemampuan Pemkab menyeimbangkan antara target serapan anggaran yang ambisius dan kehati-hatian dalam menjaga kualitas proyek demi menghindari persoalan utang dan proyek mangkrak di detik-detik penutupan tahun anggaran 2025(BG)
