JAWA TIMUR

Gubernur Jatim : Bengawan Solo Butuh Lima Sudetan Atasi Banjir

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau posko di Balai Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, yang terdampak banjir, Kamis (7/3/2019).

Jawakini.com, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Bengawan Solo yang mengalir di wilayah setempat membutuhkan lima sudetan sebagai salah satu solusi mengatasi banjir akibat meluapnya sungai terpanjang tersebut.

“Dulu saya pernah mendapat konsultasi dari pakar air bahwa Bengawan Solo memang paling tidak membutuhkan lima sudetan,” ujarnya di sela meninjau Desa Jerukgulung, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/3/2019).

Dari lima sudetan, kata dia, saat ini yang sudah ada masih dua sudeten sehingga harus ada tiga titik sudetan tambahan lagi.

“Kalau kebutuhannya lima sudetan, tapi baru dibuat dua sudetan, maka potensi kemungkinan meluapnya Bengawan Solo mengalir ke kali tertentu, kemudian mengalir lagi ke kali tertentu tidak bisa diselesaikan secara tuntas dan strategis,” ucapnya.

Karena itulah, gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengatakan hingga kini masih terjadi banjir di beberapa daerah, seperti Lamongan maupun Bojonegoro yang memang aliran-alirannya itu sebenarnya terdeteksi.

Khofifah mengaku sudah menyampaikan ke tim agar menyempurnakan tata ruang wilayah Jatim bahwa di kabupaten-kabupaten mana yang bisa menyiapkan lahan untuk sudetan dari Bengawan Solo.

Di sisi lain, ketua umum PP Muslimat NU itu menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Madiun, khususnya di kawasan Kecamatan Balerejo tidak secara langsung dari luapan Bengawan Solo, tapi ada titik yang kemudian mengalir ke Sungai Jeroan.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun tercatat delapan kecamatan terdampak banjir, yakni Kecamatan Madiun, Saradan, Pilangkenceng, Balerejo, Wungu, Sawahan, Mejayan dan Wonoasri.

Bupati Madiun Ahmad Dawami juga telah menetapkan status darurat bencana banjir di wilayah setempat mulai 6-19 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani bupati. (fiq)