POLITIK

Lemahnya Pengawasan Inspektorat Menjadi Celah Korupsi

Jawakini.com, Semarang – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan salah satu faktor pembuka celah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah adalah tidak berfungsinya inspektorat. Sebab dari hasil tinjauan di lapangan banyak inspektorat di daerah belum bekerja optimal.

“Sekarang bagaimana, sistemnya sudah jalan. Sistem yang dibangun Pak Jokowi lewat e-Government, e-Planning dan e-Budgeting serta semua transparan, Tapi masih ada yang berbuat, Kan gak bisa disalahkan sistemnya,” kata Mendagri saat kunjungan kerja di Semarang, Sabtu (30/9/2017).

Menurut Mendagri, KPK sudah supervisi hampir di semua provinsi. Antara Kemendagri dengan KPK juga sudah melakukan upaya pencegahan dan penindakan juga. Oleh karena itu, ia meminta jajaran inspektorat daerah bisa melakukan tugasnya dengan maksimal untuk menutup celah tindak pidana korupsi.

“Di samping itu, aparat kejaksaan dan kepolisian juga bisa ikut turun tangan dalam upayanya mencegah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah,” ujar Tjahjo.

Tercatat, pada tahun ini beberapa kepala daerah di seluruh Indonesia, banyak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Provinsi Jawa Tengah, tercatat ada dua kepala daerah yang terkena OTT KPK, yakni Bupati Klaten Sri Hartini dan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tercatat ada 33 kepala daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Tahun ini, hingga September 2017, tercatat KPK telah melakukan 16 OTT. (bud/ her)