POLITIK

Kepala Desa Butuh Langkah Cepat dan Tepat Bankum Pemkab Bogor

Jawakini.com, Cibinong – Sebanyak 430 desa di Kabupaten Bogor memiliki segudang persoalan yang berbeda. Terlebih setelah turunnya berbagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, nyaris semua lembaga atau institusi pengawas ikut mengontrol roda pembangunan di desa.

Tidak sedikit kepala desa (kades) yang tergelincir ke ranah hukum, baik yang disengaja maupun tidak. Perubahan dengan cepat berbagai aturan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah juga disinyalir berdampak besar tergelincirnya sejumlah kades.

Menanggapi banyak persoalan hukum yang menyeret seorang kades menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Ia pun mendesak agar Pemkab Bogor cepat tanggap dalam memberikan pendampingan kepada kades yang tengah tersandung masalah hukum tanpa harus mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Selain itu, Bupati Bogor perlu membuat kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai penyimpangan di desa.

Hal itu, kata Jaro Ade, mendesak dilakukan terlebih kades merupakan pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam membantu pembangunan di Bumi Tegar Beriman.

“Peran kepala desa ini sangat vital untuk menyukseskan pembangunan di daerah. Jadi jika ada kades yang tersandung permasalahan hukum harus mendapatkan bantuan hukum dari Pemkab Bogor dengan cepat dan tepat,” katanya. 

Jaro Ade menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor telah mengatur hal ini. Pasal 48 ayat (3) poin d Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa menerangkan bahwa kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. 

“Yang jelas saya meminta pemerintah melalui bantuan hukumnya harus cepat bertindak, jangan sampai seorang kades merasa tidak diperhatikan,” imbuhnya.

Lelaki yang juga berangkat dari seorang kepala desa itu pun menuturkan, bahwa kepala desa merupakan ujung tombak dari kepanjangan tangan pemerintah, sehingga apapun persoalan yang terjadi di masyarakat harus segera direspons dengan cepat. (cep)