JAWA BARAT

DPRD Kota Depok Setujui Dua Raperda

Jawakini.com, Depok – DPRD Kota Depok telah menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Dalam Rangka Persetujuan Terhadap Dua Raperda Kota Depok, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (26/4/2016).

Adapun Raperda yang telah disetujui yakni, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pansus I dan Pansus II yang telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda yang kami ajukan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok dan para pihak terkait. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dimaksud merupakan Raperda yang bersifat regulasi atau pengaturan serta perencanaan,” ujar Walikota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Sementara itu, terdapat perubahan judul atas Raperda rencana penyertaan modal yang akan dilakukan Pemerintah Kota Depok. Sebelumnya, judul atas Raperda dimaksud adalah “Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.” menjadi “Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.”

Perubahan Judul Raperda dimaksud, mempertimbangkan bahwa saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah menjadi Perseroan Terbuka, sehingga Penyertaan Modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah melalui Investasi penambahan kepemilikan atas modal saham.

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Mengingat bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Depok, yang telah berdiri sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian PDAM Kota Depok Tirta Asasta guna melaksanakan pengelolaan dan pelayanan publik atas kebutuhan vital masyarakat Kota Depok yakni kebutuhan akan air bersih, maka Pemerintah Kota Depok telah menyertakan modal kepada PDAM Tirta Asasta sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 51.550.000.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Walikota juga menambahkan, dengan pertimbangan bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih, Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta sebesar Rp. 499.094.500.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan selama 5 (lima) tahun anggaran.

“Penambahan Penyertaan Modal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, penyediaan infrastruktur dan pengembangan jaringan PDAM serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. (nie)