ENTERTAINMENT SPORT Uncategorized

Pilkada Serentak 2015, Potensi Memilih Pemimpin Berkualitas

2015-11-16-22.41.27-750x350

Jakarta – Sebanyak 132 anggota DPD RI di seluruh Indonesia terjun langsung untuk memantau pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar di 269 daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, pada Rabu, 9 Desember 2015 mendatang.

Keputusan itu disepakati dalam paripurna DPD RI dengan membuat desk pemantauan Pilkada di kantor-kantor DPD RI di provinsi untuk melakukan pengawasan langsung guna memastikan seluruh tahapan dan kesiapan penyelenggaraan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Bagi DPD RI Pilkada serentak memiliki makna penting untuk memilih pemimpin yang mampu berkualitas dan mensejahterakan masyarakat. Jadi, Pilkada tak hanya berjalan secara formalitas dan prosedural, namun lebih mengedepankan kualitas penyelenggaraan,” tegas Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowwam pada diskusi “Pilkada serentak: Memilih pemimpin, mensejahterakan masyarakat” bersama Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad di Gedung DPD RI, Jumat (4/12).

Dalam pandangan DPD RI kata Muqowwam, Pilkada serentak yang berkualitas tersebut tergantung kepada 5 unsur, yaitu penyelenggara yang adil, pemilih yang cerdas, peserta Pilkada yang taat asas, birokrasi yang netral dan, aparat keamanan yang siaga.

Untuk itu, pengawasan penyelenggara Pilkada serentak patut dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti parpol, media, LSM, perguruan tinggi dan lain-lain, untuk memastikan Pilkada berlangsung jurdil dan meminimalisir berbagai pelanggaran, terutama praktik-praktik kecurangan yang sering terjadi selama ini.

Dalam konteks pengawasan tersebut Komite I DPD RI kata Muqowwam telah melakukan rangkaian kegiatan sesuai UU No.8 tahun 2015, dan pihaknya telah menemukan sejumlah pelanggaran Pilkada. Di antaranya, pendanaan Pilkada sesuai amanat UU No.8 tahun 2015 yang berasal dari APBD yang menimbulkan persoalan di mana sejumlah daerah belum mencapai target anggaran untuk membiayai Pilkada serentak. Karena itu ke depan, perlu dipertimbangkan pendanaan Pilkada dikembalikan melalui APBN.

Selain itu, terjadinya sengketa pasangan calon akibat persyaratan dukungan ganda dan dualisme kepengurusan parpol, adanya sejumlah pasal dalam UU Pilkada yang menimbulkan multitafsir dan tidak adanya ketentuan sanksi yang akan menyulitkan penegakan hukum, adanya potensi kerawanan sosial di sejumlah daerah (Maluku, Sulawesi, NTB, Papua dll), adanya potensi ditariknya PNS dalam politik sehingga mengancam netralitas PNS, masalah validitas daftar pemilih, distribusi logistic Pilkada khususnya untuk daerah terpencil dan perbatasan.

Karena itu kata Muqowwam, untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung jurdil, aman, tertib dan demokratis, maka Komite I DPD RI mendesak; penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan Forkompimda untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dapat mengganggu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak terutama saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara, mengoptimalkan peran dan kinerja sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk menindak tegas setiap pelamggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita minta Polri dan BIN untuk memperhatikan daerah-daerah yang berpotensi terjadi kerusuhan, konflik yang tinggi, agar KPU memastikan distribusi logistic Pilkada tepat waktu terutama untuk daerah-daerah terpencil dan perbatasan, dan Bawaslu agar memaksimalkan fungsi pengawasan dan menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilkada,” jelasnya. (jay/hlpd)