GAGASAN Uncategorized

Pansus Freeport Bisa Jadi Sarana Transaksi Anggota Dewan Pemburu Rente

images-22

Jakarta – Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pembentukkan Pansus Freeport bisa menjadi sarana transaksi anggota dewan untuk melindungi diri dan memburu rente dari PT Freeport Indonesia. Apalagi, menurut Lucius, anggota DPR sendiri merupakan bagian dari masalah dari proses pemufakatan jahat perpanjangan PT Freeport Indonesia.

“Pansus Freeport ini nanti, alih-alih membongkar mafia Freeport dan banyak dugaan pelanggaran lain, malah akan menjadi sarana transaksi yang dimanfaatkan DPR untuk melindungi diri dan juga untuk mendapatkan rente juga,” ujar Lucius di Jakarta, Kamis (3/12), seperti dikutip Radarpolitik.com.

Karena itu, kata Lucius, niat membentuk pansus pun harus dipertanyakan. Bagaimana DPR menjamin bahwa Pansus itu nanti juga sangat mungkin menemukan adanya keterlibatan anggota DPR sendiri, padahal mereka menjadi bagian dari masalah dalam kaitannya dengan Freeport.

“PT Freeport adalah lahan di mana persekongkolan elit bisa berasal dari Pemerintah, Legislator dan Pebisnis atau mafia. Di sini DPR harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari masalah PT Freeport. Jadi jelas usulan pembentukan pansus oleh DPR sekarang bukan jalan keluar yang sangat diandalkan bagi penyelesaian kasus Freeport,” jelas Lucius.

Dia menganjurkan, anggota DPR fokus saja pada sidang MKD untuk memastikan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Jika MKD bisa membuktikan pelanggaran etik, maka minimal sudah terjawab satu dari sekian masalah Freeport yakni memastikan salah satu pemain atau mafianya tidak dipertahankan lagi sebagai pejabat.

“Sebenarnya tak ada yang salah dengan niat baik mau membongkar kasus Freeport ini. Hanya saja lagi-lagi kita berhadapan dengan DPR – bahkan ketuanya sendiri – sedang dalam pusaran kasus pelanggaran etik yang terjadi berkaitan dengan Freeport. DPR sebaiknya fokus di situ saja dulu,” jelasnya. (roy/rdp)