GAGASAN Uncategorized

Menteri BUMN Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II

images-27

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memenuhi panggilan Panitia Khusus Angket PT Pelindo II. Rini hadir untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran undang-undang terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

Rini, mengenakan batik krem kecokelatan, tiba di Ruang Rapat Pansus C DPR sore ini, Jumat (4/12). Ini kali pertama Rini dimintai keterangan oleh Pansus Angket Pelindo II, dan dia tak berkomentar apapun kepada awak media.

Seperti dikutip Radarpolitik.com, keterangan Rini diperlukan karena Pelindo merupakan BUMN. Rini rencananya akan dimintai keterangan setelah Pansus menyelesaikan rapat dengar pendapat umumnya bersama Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.

Saat ini Pansus masih mendalami keterangan Lino terkait tidak dilibatkannya otoritas pelabuhan dalam memperpanjang kontrak JICT.

Kontrak JICT kepada Hutchison Port Holdings diperpanjang PT Pelindo II pada Agustus 2014. Keputusan itu dinilai telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran mengabaikan otoritas pemerintah, yakni Menteri Perhubungan, sebagai regulator di pelabuhan.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Lino pertengahan November, Ketua Komisi VI mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menolak perpanjangan konsensi yang dipegang anak perusahaan Pelindo II, JICT, kepada perusahaan asal Hong Kong, HPH.

Jonan sebelumnya juga meminta  kepada Menteri Rini agar pelabuhan yang masa konsesinya akan habis tidak lagi dikerjasamakan dengan asing. Menurut Jonan, 20 tahun adalah waktu yang cukup agar pelabuhan peti kemas dikelola Indonesia secara mandiri.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan aturan perundang-undangan dalam proses perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT) oleh Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH).

Anggota BPK, Achsanul, mengatakan terdapat beberapa ketidak patuhan, seperti JICT tidak menjadi badan usaha pelabuhan. “Beberapa poin lain termasuk ada pelanggaran-pelanggaran di perpanjangan itu,” kata Achsanul.

Achsanul menjelaskan, ketidakpatuhan itu termasuk dalam penandatanganan perizinan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Meski demikian, dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai poin apa saja yang masuk ke dalam ketidakpatuhan tersebut. Hal itu termasuk nilainya. Dia menyerahkan persoalan nilai kepada Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR yang kini menjadi Ketua Pansus Pelindo II.

Achsanul mengatakan kehadirannya dan jajaran BPK dalam rapat Pansus Pelindo II pada, Rabu ini untuk menjelaskan temuan institusinya seperti ketidakpatuhan.  “Nanti kami meminta penjadwalan ulang rapat dengan Pansus Pelindo II,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan sebenarnya pendalaman atas audit BPK bisa dilaksanakan sekarang. Karena, pansus membutuhkan waktu khusus untuk hal tersebut sehingga rapat Pansus pada hari ini dibatalkan.

Selain DPR, Bareskrim juga masih terus memeriksa dugaan korupsi yang ada di tubuh Pelindo II. Penyidik Bareskrim menduga proyek pengadaan mobile crane di Pelindo II bermotif korupsi karena 10 crane yang seharusnya dikirim ke delapan pelabuhan berbeda ditemukan mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah diselidiki, ternyata pelabuhan-pelabuhan itu tidak membutuhkan alat tersebut. (roy/rdp)